Pemerintahan Perdana Menteri Takaichi Sanae menggelar rapat menteri pertama mengenai kebijakan untuk warga negara asing pada 4 November 2025, dengan rencana menyusun pandangan dasar mengenai kebijakan terkait warga asing paling lambat Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Takaichi memerintahkan kementerian terkait untuk menyusun revisi peraturan agar memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap aturan yang sudah ada.

Revisi ini kemungkinan akan mencakup isu-isu seperti tunggakan premi asuransi, pelanggaran izin tinggal (overstay), pembelian lahan oleh warga asing, dan penebangan liar.

Takaichi menyatakan bahwa masyarakat Jepang merasakan “kecemasan dan ketidakadilan” akibat berbagai “tindakan ilegal” oleh sebagian kecil warga negara asing. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas tanpa terjebak pada sentimen xenofobia.

Namun, ia juga mengakui perlunya tenaga kerja asing di tengah penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja di Jepang.

Dorongan Takaichi untuk memperketat penegakan aturan sejalan dengan janji kampanye dalam pemilihan presiden Partai Demokrat Liberal (LDP), serta menjadi bagian dari perjanjian koalisi LDP dengan Nippon Ishin no Kai (Partai Inovasi Jepang).

Dalam kesepakatan tersebut, kedua partai berencana menyusun “strategi populasi” sebelum akhir tahun fiskal 2026, termasuk penetapan target jumlah penerimaan warga negara asing.

Panel baru ini diketuai oleh Sekretaris Kabinet Kihara Minoru, dengan Menteri Kehakiman Hiraguchi Hiroshi dan Menteri Onoda Kimi—yang bertanggung jawab atas “masyarakat dengan koeksistensi yang tertib dan harmonis bersama warga asing”—sebagai wakil ketua.

Panel ini menggantikan pertemuan kebijakan warga asing yang pertama kali dibentuk pada 2018 dan akan mengoordinasikan kebijakan antar kementerian seperti imigrasi, kehakiman, kesehatan, dan keamanan ekonomi.

Fokus Utama: Kepatuhan terhadap Sistem Asuransi Publik

Salah satu fokus utama pemerintah adalah kepatuhan warga asing terhadap sistem asuransi publik Jepang.

Bekerja sama dengan Badan Layanan Imigrasi (Immigration Services Agency), Menteri Kesehatan Ueno Kenichiro mengatakan bahwa mulai Juni 2027, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang pada prinsipnya menolak perubahan atau perpanjangan status tinggal bagi warga asing yang tidak membayar premi asuransi.

Warga asing yang tinggal di Jepang lebih dari tiga bulan diwajibkan mendaftar ke program Asuransi Kesehatan Nasional (National Health Insurance).

Kementerian Kesejahteraan melaporkan bahwa kontribusi pensiun dari warga asing pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2025 hanya mencapai 49,7 persen dari total yang seharusnya dibayar.

Sementara survei terhadap 150 pemerintah daerah menunjukkan bahwa rata-rata warga asing hanya membayar 63 persen dari premi asuransi kesehatan mereka hingga akhir tahun lalu.

Terdapat pula kasus warga asing yang meninggalkan Jepang tanpa melunasi tagihan medis setelah menggunakan layanan kesehatan.

Badan Layanan Imigrasi berencana menggunakan catatan pembayaran sebagai bagian dari proses peninjauan aplikasi izin tinggal.

Mulai April tahun depan, pemerintah juga akan memberikan opsi bagi pemerintah daerah untuk mengizinkan pendatang baru membayar premi asuransi di muka secara sekaligus.

Pengawasan Ketat di Bidang Lain

Pemerintah juga berencana memperketat pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal (overstay visa) dan pembelian properti oleh warga asing, di tengah kekhawatiran bahwa pembelian oleh investor luar negeri—ditambah pelemahan yen—telah mendorong kenaikan harga tanah dan rumah bagi warga lokal.

Selain itu, pejabat juga menyoroti kasus penebangan ilegal oleh warga asing yang tidak memiliki izin kerja atau sertifikasi yang sesuai.

Isu lain yang turut mendapat perhatian adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi asing, yang mendorong diberlakukannya aturan baru sejak Oktober 2025.

Untuk dapat mengemudi secara legal di Jepang, warga asing harus memiliki Surat Izin Mengemudi Internasional (IDP) atau SIM dari negara tertentu seperti Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, Monako, atau Taiwan yang disertai terjemahan resmi dalam bahasa Jepang.

Warga dari negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok wajib mengonversi SIM luar negeri mereka menjadi SIM Jepang.

Sebelumnya, konversi SIM asing cukup mudah: hanya perlu ujian tulis 10 soal benar/salah dan tes praktik sederhana, dengan bukti alamat hotel atau kenalan diterima sebagai dokumen pendukung. Tingkat kelulusan mencapai 93 persen pada tahun 2024, sehingga dianggap terlalu longgar dan rawan disalahgunakan.

Namun, revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya (Road Traffic Law) yang berlaku sejak Oktober kini meningkatkan standar secara signifikan.

Ujian tulis kini terdiri dari 50 soal, dengan syarat minimal 45 jawaban benar (90 persen) untuk lulus, naik dari 70 persen sebelumnya.

Ilustrasi soal juga dihapus. Tes praktik menjadi lebih ketat dengan pemeriksaan detail di penyeberangan pejalan kaki dan perlintasan kereta.

Selain itu, peserta kini wajib menunjukkan salinan sertifikat tempat tinggal resmi (jūminhyō); bukti dari hotel tidak lagi diterima.

Perubahan ini diberlakukan setelah jumlah warga asing yang mengonversi SIM mencapai rekor 68.623 orang pada 2024, naik 2,4 kali lipat dibandingkan satu dekade sebelumnya.

Menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang, pada tahun yang sama terjadi 7.286 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi asing, meningkat 8,3 persen dibandingkan 2015.

Pemerintah berharap aturan baru ini dapat meningkatkan keselamatan dan memastikan pemahaman yang benar tentang hukum lalu lintas Jepang.

Menyeimbangkan Penegakan Aturan dan Kebutuhan Tenaga Asing

Dalam konferensi pers setelah rapat menteri, Onoda Kimi, yang memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang-Amerika, menekankan bahwa pelanggaran oleh segelintir orang asing tidak boleh menimbulkan stereotip negatif terhadap seluruh komunitas.

Ia menyatakan bahwa penegakan hukum yang tegas justru penting untuk mencegah diskriminasi dan menegaskan bahwa “semua warga asing di Jepang adalah warga yang taat hukum.”

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengatakan bahwa rapat ini bertujuan memperkuat pengawasan pemerintah terhadap isu terkait warga asing dan membangun masyarakat yang aman, tertib, inklusif, serta harmonis bagi warga Jepang dan pendatang.

Saat ini terdapat sekitar 3,96 juta warga negara asing yang tinggal di Jepang—sekitar 3 persen dari total populasi, meningkat tajam dari 1,29 juta (1,03 persen) tiga dekade lalu.

Angka ini tidak termasuk wisatawan atau pengunjung jangka pendek.

Pada tahun 2024, terdapat lebih dari 21.000 penangkapan terhadap warga asing, menurut data Badan Kepolisian Nasional Jepang.

Meskipun angka tersebut meningkat selama dua tahun berturut-turut, jumlahnya masih kurang dari setengah puncak tertinggi tahun 2005, yaitu hampir 48.000 kasus.

Kini, masih menjadi tantangan bagi Takaichi untuk menyeimbangkan kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja asing di tengah penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja, sambil tetap memperketat pengawasan terhadap pelanggaran hukum oleh sebagian kecil warga asing.

Hal yang sama berlaku bagi Onoda, yang harus mampu mewujudkan masyarakat yang tertib sekaligus harmonis, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri untuk “Masyarakat Koeksistensi yang Tertib dan Harmonis bersama Warga Asing.”

Sumber;

https://thediplomat.com/