Pemerintah Jepang memulai survei penggunaan asuransi kesehatan publik oleh warga negara asing, setelah muncul kekhawatiran bahwa ada orang dari luar negeri yang sengaja datang untuk memanfaatkan subsidi biaya pengobatan mahal. Survei ini adalah yang pertama dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dan hasilnya dijadwalkan rilis musim panas 2025.

Survei ini akan mencakup kondisi pembayaran premi dan manfaat yang diterima oleh warga asing yang tinggal di Jepang. Kementerian juga mempertimbangkan kemungkinan merevisi sistem asuransi berdasarkan hasil survei tersebut.

Di Jepang, semua penduduk—termasuk warga asing yang tinggal lebih dari 3 bulan—wajib mendaftar dalam sistem National Health Insurance (NHI) jika tidak memiliki asuransi lain. Salah satu manfaat utama NHI adalah pengembalian biaya jika pengeluaran medis dalam sebulan melebihi batas tertentu, yang bervariasi tergantung penghasilan dan usia.

Pada tahun fiskal 2023, sekitar 970.000 warga asing terdaftar dalam NHI, setara 4% dari total peserta. Dari total 980,3 miliar yen pengembalian biaya pengobatan selama Maret 2023–Februari 2024, sekitar 11,8 miliar yen (1,21%) diberikan kepada peserta asing. Kementerian menyebut angka ini masih sebanding dengan proporsi jumlah peserta asing.

Namun, beberapa politisi menyuarakan kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan sistem ini. Yuichiro Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, menyatakan bahwa orang asing yang hanya tinggal 90 hari bisa saja menerima subsidi pengobatan bernilai puluhan juta yen, sehingga ia menyerukan agar sistem ini ditinjau dan diperketat penerapannya.

Source : kyodonews