Dewan Penasihat Jepang Sahkan Revisi Undang-Undang Gaji Guru untuk Perbaikan Kondisi Kerja

Pada tanggal 11, Dewan Penasihat Jepang (House of Councillors) menyetujui revisi Undang-Undang Tindakan Khusus tentang Gaji Guru (Salary Act) dan sejumlah undang-undang lainnya melalui pemungutan suara mayoritas. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja guru di sekolah negeri. Salah satu perubahan utama adalah kenaikan "tunjangan penyesuaian guru"—sebesar 4% dari gaji bulanan sebagai kompensasi tidak dibayarnya lembur—yang akan dinaikkan sebesar 1% setiap tahun mulai Januari 2026 hingga mencapai 10% pada tahun 2031. Ini merupakan kenaikan pertama sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 1972. Sebagai tambahan, revisi ini juga menetapkan target rata-rata jam lembur sebanyak 30 jam per bulan.

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru yang telah menjadi masalah mendesak. Untuk menghapus citra sekolah sebagai "lingkungan kerja yang buruk," pemerintah berkomitmen meningkatkan kondisi kerja, mendorong reformasi pola kerja di sekolah, serta memperbaiki sistem pengajaran dan manajemen.

Selain itu, undang-undang hasil revisi ini mewajibkan dewan pendidikan pemerintah daerah untuk menyusun dan mempublikasikan “Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Beban Kerja dan Jaminan Kesehatan” guna menghapus jam kerja berlebihan dan mempromosikan manajemen kesehatan. Untuk mendistribusikan beban kerja secara sistematis melalui manajemen dan bimbingan sekolah, prefektur dan kota-kota yang ditunjuk dapat menunjuk “guru kepala” yang bertanggung jawab atas koordinasi menyeluruh urusan sekolah antara pihak administrasi dan guru biasa, serta membimbing guru-guru yang lebih muda.

Selama pembahasan di Dewan Perwakilan (House of Representatives), baik partai yang berkuasa maupun oposisi mengajukan amandemen tambahan yang menyatakan bahwa pemerintah harus menargetkan pengurangan jam lembur guru hingga rata-rata sekitar 30 jam per bulan pada tahun fiskal 2017. Amandemen ini disetujui. Langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan pemerintah mencakup pengurangan jumlah jam pelajaran per guru, dukungan dalam menangani orang tua murid, dan bantuan keuangan untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di komunitas lokal.

Selain itu, undang-undang tersebut juga memperjelas bahwa sekolah menengah pertama negeri akan secara bertahap memperkenalkan kelas dengan jumlah siswa 35 orang mulai tahun fiskal 2014. Untuk itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Standar Pendidikan Wajib yang mengatur batas maksimal jumlah siswa per kelas. Pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang untuk merevisinya dalam sidang Diet reguler tahun 2014.

Namun demikian, revisi undang-undang ini mendapat kritik di parlemen karena dinilai memaksakan reformasi pola kerja kepada dewan pendidikan dan sekolah. Selain itu, terdapat pula penolakan terhadap pengurangan “tunjangan penyesuaian” terpisah yang diberikan kepada guru pendidikan kebutuhan khusus.

Sumber;

https://mainichi.jp/