Seorang perempuan asal Myanmar (28 tahun) yang datang ke Jepang melalui skema visa Tokutei Ginou (SSW) mengajukan gugatan terhadap perusahaan pengelola restoran ramen “Mitsuyado Seimen” yang berlokasi di Shibuya, Tokyo. Ia menuntut pembayaran upah yang belum dibayarkan dan kompensasi lainnya dengan total sekitar 1,7 juta yen. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Tokyo atas dugaan adanya pemotongan gaji secara ilegal, termasuk biaya perjalanan yang telah dibayarkan di muka oleh perusahaan, yang menyebabkan gaji pertamanya menjadi "0 yen".

Gugatan didaftarkan pada tanggal 16 Juni. Berdasarkan isi gugatan dan dokumen terkait, perempuan tersebut direkrut untuk bekerja di salah satu cabang Mitsuyado Seimen di Tokyo sebagai penerima visa Tokutei Ginou, dan datang ke Jepang pada akhir Januari. Ia tinggal di asrama perusahaan, dan sesuai kontrak, dari total gaji sekitar 250.000 yen (termasuk gaji pokok dan tunjangan lembur tetap), akan dipotong biaya asuransi dan sewa asrama, sehingga ia akan menerima sekitar 180.000 yen setiap bulan.

Namun, sekitar satu bulan setelah mulai bekerja, perusahaan meminta perempuan tersebut untuk mengundurkan diri dan menuntut agar ia membayar kembali biaya perjalanan dan lainnya yang telah ditanggung oleh perusahaan. Karena ia tidak menyanggupi, perusahaan secara sepihak memotong gaji bulan Maret (gaji pertamanya), sehingga jumlah yang diterima adalah 0 yen.

Pemotongan sepihak ini berlanjut: pada bulan April ia hanya menerima sekitar 40.000 yen, dan pada bulan Mei sekitar 120.000 yen. Meskipun ia sudah meminta agar kondisi ini diperbaiki, perusahaan tidak merespons, dan akhirnya ia mengundurkan diri pada 15 Juni.

Dengan bantuan pengacara dan organisasi pendukung bagi warga asing, perempuan tersebut mengajukan gugatan. Menurut pengacaranya, pihak perusahaan menyampaikan bahwa alasan permintaan pengunduran diri adalah karena perempuan tersebut “tidak memahami isi pelatihan kerja.” Namun, pihak penggugat berpendapat bahwa “pemotongan gaji tanpa persetujuan pekerja melanggar Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.”

Skema Tokutei Ginou sendiri merupakan sistem yang diberlakukan sejak tahun 2019 untuk menerima pekerja asing di sektor industri tertentu yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Industri makanan dan minuman termasuk dalam kategori ini. Meski memungkinkan pindah kerja antar perusahaan dalam industri yang sama jika memenuhi syarat tertentu, sistem ini melarang pekerjaan sampingan. Selama periode Maret hingga Mei ketika gajinya dipotong, perempuan tersebut mengandalkan bantuan dari organisasi pendukung dan teman-temannya untuk bertahan hidup.

Pengacara Satoko Tomita, yang menjadi kuasa hukumnya, mengkritik keras tindakan perusahaan tersebut, menyebutnya sebagai “perlakuan tidak manusiawi yang memanfaatkan posisi rentan pekerja asing dalam skema Tokutei Ginou, yang tidak bisa dengan mudah berpindah tempat kerja.”

“Mitsuyado Seimen” sendiri mengoperasikan 22 gerai di dalam dan luar negeri. Saat dimintai komentar oleh media, perusahaan belum memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan.

— Ditulis oleh Kumiko Yasumoto

Sumber;

https://mainichi.jp/