Pemerintah Jepang kembali mengeluarkan 100.000 ton beras dari cadangan nasional untuk mengatasi lonjakan harga pada Rabu (09/04) lalu. Rencananya, pemerintah akan mengeluarkan cadangan beras nasional untuk diedarkan setiap bulan hingga bulan Juli mendatang. Ini merupakan ketiga kalinya pemerintah mengeluarkan cadangan beras nasional untuk menstabilkan harga, namun nyatanya lonjakan harga beras tetap terjadi.

Menurut keterangan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, harga rata-rata lima kilogram beras di supermarket telah mencapai lebih dari 4.000 yen atau setara Rp 477.740 (kurs 21 April 2025).

Kelangkaan beras yang terjadi sejak musim panas tahun 2024 membuat harga kebutuhan pokok ini terus naik dan berdampak besar pada anggaran rumah tangga. Meski kini kelangkaan beras telah berkurang, ada beberapa penyebab yang membuat harga beras tetap mahal.

Pemerintah yang abai terhadap lahan pertanian dan meremehkan jumlah permintaan beras menjadi penyebabnya. Menurut Kunio Nishikawa dari Universitas Ibaraki, saat ini pemerintah telah mengendalikan volume produksi peras secara tidak langsung melalui subsidi dan intruksi terhadap pemerintah daerah serta koperasi pertanian.

Kebijakan untuk mengurangi area tanam padi seolah dihapus pada tahun 2018, namun kini pemerintah secara efektif menyesuaikan volume produksi untuk mempertahankan harga tetap tinggi.

Stagnasi ekonomi Jepang yang panjang dan konsumen yang menginginkan harga rendah tentu tidak memungkinkan untuk menaikkan harga beras. “Meski produktivitas meningkat, penurunan harga beras tentu akan meninggalkan produsen dengan sedikit keuntungan.”

Permintaan jumlah beras di Jepang juga dilaporkan turun sekitar 100.000 metrik ton setiap tahun karena adanya diversifikasi kebiasaan makan, namun permintaan beras diperkirakan mencapai 7 juta ton pada Juli 2023 dan Juni 2024, hal ini menunjukkan bahwa permintaan beras masih cukup tinggi. Sayangnya, jumlah beras yang diproduksi di tahun 2023 hanya 6,6 juta ton, jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan.

Menurut Satoshi Fukutomi selaku reporter bisnis untuk Mainichi Shimbun, sistem pertanian berkelanjutan dan memperluas ekspor beras dapat menjadi solusi. Kedua solusi ini dapat memelihara sawah dan mencegah penurunan kapasitas produksi.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan pengurangan area tanam padi agar produsen dapat mengambil langkah yang efektif sesuai dengan penilaian manajemen sendiri.

Sumber;

https://mainichi.jp/