Kementerian Kesehatan Jepang berencana untuk menghapus biaya persalinan dari tanggungan pribadi masyarakat, kemungkinan mulai April tahun depan, sebagai upaya mengatasi penurunan angka kelahiran di negara tersebut.

Salah satu usulan kebijakan yang disetujui pada Rabu oleh panel ahli adalah untuk menanggung sepenuhnya biaya persalinan normal melalui sistem asuransi kesehatan publik.

Saat ini, persalinan normal tidak termasuk dalam cakupan asuransi kesehatan karena tidak dianggap sebagai kondisi medis seperti penyakit atau cedera. Namun, persalinan melalui operasi caesar merupakan pengecualian dan sudah ditanggung. Persalinan dengan epidural, yaitu metode untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan, diperkirakan tetap tidak akan ditanggung oleh asuransi berdasarkan usulan ini.

Karena rumah sakit dan klinik dapat menetapkan tarif mereka sendiri untuk persalinan normal, biaya persalinan sangat bervariasi antar prefektur di Jepang.

Pemerintah saat ini memberikan bantuan tunai sebesar 500.000 yen (sekitar Rp53 juta) untuk setiap kelahiran. Namun, biaya persalinan terus meningkat dan sering kali melebihi jumlah tersebut.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, biaya rata-rata persalinan normal secara nasional pada paruh pertama tahun fiskal 2024 adalah sekitar 518.000 yen (sekitar Rp55 juta).

Jika kebijakan ini diterapkan dan persalinan dimasukkan dalam cakupan asuransi publik, maka akan diberlakukan tarif yang seragam di seluruh Jepang. Namun, para dokter kandungan menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memberikan tekanan keuangan pada institusi medis karena penurunan pendapatan dari layanan persalinan.

Sc : kyodonews