Jumlah kasus di mana perusahaan di Jepang mengalami kebangkrutan karena kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingginya angka pergantian karyawan dan kesulitan dalam merekrut staf, mencapai angka tertinggi yaitu 163 kasus selama paruh pertama tahun fiskal 2024, menurut survei dari Teikoku Databank Ltd.

Untuk tahun kedua berturut-turut, jumlah "kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja" antara bulan April hingga September mencatat rekor tertinggi baru dalam survei yang dimulai pada tahun fiskal 2013. Di balik tren ini terdapat peningkatan likuiditas pasar di tengah momentum kenaikan upah perusahaan. Lembaga riset ini memperkirakan bahwa jumlah kasus kebangkrutan serupa akan tetap tinggi di masa depan, terutama di kalangan bisnis berskala kecil dengan kondisi tenaga kerja yang parah.

Menurut perusahaan riset tersebut, jumlah kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja selama enam bulan pertama tahun fiskal 2024 jauh melampaui paruh pertama tahun fiskal 2023, ketika 135 perusahaan bangkrut, dan melonjak pada kecepatan tertinggi yang melampaui tahun fiskal 2023, ketika 313 perusahaan tutup. Kekurangan tenaga kerja di Jepang mulai muncul selama dan setelah pandemi virus corona dan telah memberikan dampak serius pada manajemen perusahaan.

Berdasarkan industri, 55 perusahaan bangkrut di industri konstruksi selama April-September 2024, naik empat kasus dari periode yang sama tahun lalu, sementara 19 perusahaan gulung tikar di industri logistik selama paruh pertama FY 2024, sama dengan paruh pertama FY 2023. Kedua industri ini saja menyumbang hampir setengah dari kasus kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja di semua industri selama enam bulan pertama tahun 2024.

Industri restoran juga mengalami lonjakan jumlah kebangkrutan serupa, naik dari dua kasus pada tahun fiskal sebelumnya menjadi sembilan kasus. Di semua jenis industri, usaha kecil dengan kurang dari 10 karyawan menyumbang 80% dari kasus kebangkrutan karena kekurangan tenaga kerja, dengan total 134 kasus.

Industri konstruksi dan logistik menghadapi masalah yang disebut "masalah 2024," di mana mereka mengalami kekurangan tenaga kerja karena pembatasan lembur yang lebih ketat untuk pengemudi truk. Survei terpisah oleh Teikoku Databank juga menunjukkan bahwa sekitar 70% perusahaan di kedua industri tersebut kekurangan pekerja. Angka ini sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan semua industri lainnya yang berada pada angka 51,5%, tanpa tanda-tanda penurunan dalam waktu dekat.

Dalam pidato kebijakan perdananya di kedua majelis Diet pada 4 Oktober, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyinggung kenaikan upah dan kekurangan tenaga kerja, serta berjanji untuk mewujudkan kenaikan upah yang melebihi inflasi dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masing-masing pekerja menuju siklus positif kenaikan gaji dan pengurangan kekurangan tenaga kerja. Ia juga berjanji untuk mempromosikan lingkungan yang lebih baik bagi usaha kecil hingga menengah untuk meningkatkan upah.

Kaitaro Asahi, wakil direktur di divisi manajemen informasi Teikoku Databank, menunjukkan bahwa "Perusahaan besar dapat memanfaatkan cadangan internal mereka jika pemerintah meminta mereka untuk menaikkan upah, tetapi hal ini tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah."

Kunci untuk mewujudkan kenaikan upah sambil mengamankan tenaga kerja yang cukup "tergantung pada apakah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang baik dari bisnis inti mereka," kata Asahi. "Jika perusahaan dapat menciptakan model bisnis yang menghasilkan uang baik dari bisnis utama mereka, mereka dapat menaikkan upah seiring dengan meningkatnya penjualan dan keuntungan, serta menarik pekerja. Pemerintah diharapkan mendukung perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan dari bisnis inti mereka, daripada memberikan subsidi secara sembarangan."

(Terjemahan dari artikel asli berbahasa Jepang oleh Takashi Yamashita, Departemen Berita Bisnis)

Sumber;

https://mainichi.jp/